
MAMUJU, MandarPos.com – DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Sekretariat DPRD menerima kunjungan konsultasi Anggota DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, Senin (26/10/2026). Kunjungan tersebut membahas regulasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Kunjungan itu diterima Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatung, bersama jajaran staf, di Ruang Kerja Kabag Persidangan dan Perundang-undangan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulbar menjadi salah satu rujukan pertukaran informasi dan referensi antarlembaga legislatif daerah, khususnya terkait regulasi serta implementasi kebijakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatung, menyambut baik kunjungan konsultasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa koordinasi dan pertukaran informasi antardaerah menjadi bagian penting dalam memperluas pemahaman terhadap berbagai kebijakan dan regulasi daerah.
“Kami menyambut baik konsultasi ini sebagai wadah berbagi informasi dan pengalaman antardaerah. Melalui pertukaran informasi seperti ini, diharapkan dapat terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi bantuan hukum, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu,” ujar Sahrin.
Menurutnya, penguatan pemahaman terhadap regulasi juga menjadi bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menyampaikan bahwa konsultasi tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan dan referensi dari Sekretariat DPRD Sulbar sebagai bahan pendukung dalam memahami penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
“Kami berharap melalui konsultasi ini, kami dapat memperoleh informasi dan referensi yang relevan, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Hal ini penting sebagai bahan masukan dalam mendorong kebijakan yang lebih efektif dan memastikan masyarakat kurang mampu memiliki akses terhadap bantuan hukum yang layak,” ungkap Tri Sulkarnain.
Melalui penerimaan kunjungan tersebut, Sekretariat DPRD Sulbar terus membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan lembaga legislatif dari berbagai daerah. Pertukaran informasi ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam pembahasan regulasi serta mendukung penyusunan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Sulbar dalam mendukung penguatan regulasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat.





















