Mamuju – Mandarpos.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Metro Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) dengan tegas menolak wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Skema tersebut dinilai sebagai bentuk penguatan kekuasaan oligarki yang mengancam demokrasi.
Dalam keterangannya,16-01-2026, Yusri, perwakilan HMI Komisariat Metro Unimaju, menegaskan bahwa perubahan sistem Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPR merupakan kemunduran serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Kami, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Metro Unimaju, dengan tegas menolak upaya mengubah sistem Pilkada melalui DPR. Perubahan ini membuka ruang bagi elite politik untuk menyalahgunakan kekuasaan dan mengabaikan aspirasi rakyat,” ujar Yusri.
Menurutnya, mekanisme Pilkada lewat DPR hanya akan mempersempit ruang partisipasi publik dan memperkuat dominasi kelompok oligarki dalam sistem politik nasional.
“Pilkada melalui DPR tidak hanya melemahkan demokrasi, tetapi juga memperkuat kekuasaan oligarki yang selama ini merusak tatanan politik yang sehat,” tegasnya.
HMI Komisariat Metro Unimaju menuntut agar pemerintah dan DPR menghormati konstitusi serta kedaulatan rakyat. Mereka menegaskan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung, jujur, adil, dan demokratis, sebagai perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat.(**)
