Mamuju,Mandarpos.Com-Gelombang penolakan keras terhadap rencana tambang logam tanah jarang di wilayah Botteng, Sulawesi Barat, mulai menguat. Mahasiswa asal Desa Pati’di, Yusril, secara tegas menyuarakan penolakannya terhadap proyek tambang seluas sekitar 23.000 hektare yang dinilai berpotensi membawa dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Menurut Yusril, aktivitas pertambangan Logam Tanah jarang (LTJ) bukanlah proyek biasa. Ia menilai potensi radiasi yang ditimbulkan dapat menjadi ancaman jangka panjang yang tidak terlihat secara langsung, namun berbahaya bagi keselamatan generasi saat ini hingga generasi mendatang.
“Ini bukan sekadar tambang biasa. Kita berbicara tentang radiasi yang dampaknya bisa menghancurkan perlahan. Ini ancaman nyata bagi masa depan,” tegasnya, Kamis (16/4/2026).
Ia juga menyoroti luasnya wilayah yang akan dieksploitasi. Baginya, proyek berskala besar tersebut berpotensi merampas ruang hidup masyarakat, termasuk sumber air bersih, lahan pertanian, serta wilayah yang selama ini menjadi penopang ekonomi warga.
“Jangan hanya lihat angka ribuan hektare. Itu adalah sumber kehidupan masyarakat. Jika dirusak, yang hilang bukan hanya lahan, tetapi masa depan,” ujarnya.
Selain dampak lingkungan, Yusril turut mengkritisi proses perencanaan proyek yang dinilai belum transparan. Ia mempertanyakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka sendiri.
“Kalau masyarakat tidak dilibatkan secara utuh, ini bukan pembangunan. Ini pemaksaan,” katanya lantang.
Ia juga menilai narasi pembangunan dan lapangan pekerjaan kerap dijadikan dalih untuk melancarkan proyek-proyek besar tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Menurutnya, keuntungan ekonomi yang dijanjikan tidak sebanding dengan potensi kerusakan yang akan ditanggung masyarakat.
Sebagai bentuk sikap tegas, Yusril menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait, yakni pembatalan total rencana tambang uranium di Botteng,dan penghentian seluruh aktivitas eksplorasi, keterbukaan informasi kepada publik, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa wilayah Botteng memiliki nilai ekologis dan sosial yang tidak dapat digantikan oleh keuntungan ekonomi sesaat.
“Jangan korbankan masyarakat demi kepentingan segelintir pihak. Ini bukan pembangunan, ini ancaman,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Yusril mengajak mahasiswa, akademisi, dan masyarakat luas untuk bersatu membangun simpul kekuatan untuk menjaga Tanah leluhur Botteng tanah adat agar menyuarakan penolakan terhadap proyek tersebut.
“Kita tidak boleh diam. Ini soal ruang hidup dan masa depan yang akan kita wariskan,” pungkasnya.(jo)
