
MAMUJU, MandarPos.com – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan surat keputusan hasil penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui rapat paripurna.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, didampingi Wakil Ketua Munandar Wijaya, serta dihadiri para anggota DPRD dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, hadir mewakili Gubernur Suhardi Duka untuk menerima keputusan DPRD Sulbar terkait penyempurnaan RAPBD Perubahan 2026.
Penyerahan keputusan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian proses penyempurnaan anggaran daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sekprov Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulbar atas kerja sama, komitmen, serta tanggung jawab selama proses pembahasan hingga penyempurnaan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap rancangan perubahan APBD menjadi pedoman dalam proses penyempurnaan kebijakan anggaran daerah agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat.
“Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran daerah tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat, serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel,” ungkap Junda.
Ia menegaskan, hasil evaluasi Mendagri harus menjadi instrumen perbaikan untuk menyempurnakan anggaran daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan belanja mendukung prioritas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Junda juga menyebutkan bahwa tahapan tersebut menunjukkan hubungan kerja antara Pemprov Sulbar dan DPRD tidak hanya sebatas pembahasan serta persetujuan anggaran, tetapi juga mencakup tanggung jawab bersama dalam memastikan anggaran daerah memenuhi seluruh ketentuan dan dapat dilaksanakan dengan baik.
Setelah penyerahan keputusan tersebut, dokumen hasil penyempurnaan RAPBD Perubahan 2026 selanjutnya akan disampaikan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diproses hingga memperoleh nomor register Peraturan Daerah.
Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menyelesaikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi secara cermat dan tepat.
Selain itu, Junda mengingatkan seluruh kepala OPD agar mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang masih tersisa pada tahun anggaran 2026, sehingga pemanfaatan anggaran dapat berjalan optimal.
Dengan diserahkannya keputusan penyempurnaan tersebut, DPRD Sulbar bersama pemerintah provinsi melanjutkan tahapan penetapan APBD Perubahan 2026 sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. **





















