
MAMUJU, MandarPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima penjelasan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang berlangsung pada Senin (14/9/2026), di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulbar. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar.
Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka menyerahkan sekaligus menyampaikan penjelasan mengenai Ranperda APBD Perubahan 2026. Ia mengungkapkan bahwa terdapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp81 miliar melalui skema Transfer ke Daerah (TKD).
Tambahan anggaran tersebut terdiri atas Rp71 miliar untuk belanja pegawai dan Rp10 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, mengatakan bahwa DPRD telah menerima dan mendengarkan penjelasan gubernur terkait Ranperda APBD Perubahan 2026. Selanjutnya, pembahasan akan memasuki tahapan di DPRD, meskipun prosesnya telah berjalan sejak beberapa waktu lalu.
“DPRD Sulbar sudah menerima dan mendengar penjelasan Gubernur Suhardi Duka terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan 2026, dan sekarang tahapannya di DPRD, walaupun memang beberapa hari lalu tahapan APBD Perubahan itu sudah berjalan,” kata Suraidah.
Ia berharap proses pembahasan dapat berlangsung efektif dan tidak berlarut-larut sehingga segera tercapai kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD.
Setelah disepakati, Ranperda tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalani proses penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Semoga pembahasannya tidak lama agar segera terjadi kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD agar bisa segera dibawa ke Kemendagri untuk penyesuaian,” ujar Suraidah.
Terkait target penyelesaian, Suraidah menjelaskan bahwa tahapan pembahasan telah dimulai sejak Agustus 2026. Ia optimistis seluruh proses dapat dirampungkan pada September 2026.
“Tahapannya kan dari Agustus kemarin. Jadi, sudah berjalan, mudah-mudahan bisa selesai di September ini, karena memang perubahan APBD ini tidak terlalu banyak. Beda dengan APBD Pokok,” tutup Suraidah. **





















