Amalia Fitri Pimpin Paripurna, DPRD Sulbar Matangkan Pembahasan APBD Perubahan 2026

15

MAMUJU, MandarPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda utama, yakni penyerahan Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 serta penyampaian jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (15/9/2026), dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, yang mewakili Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, para anggota DPRD Sulbar, Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto, AP., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Kabag Umum dan Keuangan, serta jajaran staf Sekretariat DPRD Sulbar.

Dalam rapat tersebut, DPRD Sulbar menyerahkan Keputusan Pimpinan DPRD terkait penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Keputusan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses menuju penetapan Peraturan Daerah (Perda).

Penyerahan keputusan ini merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan Perda setelah melalui rangkaian pembahasan dan penyempurnaan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, rapat memasuki agenda penyampaian jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, yang hadir mewakili Gubernur.

Dalam jawabannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa berbagai hasil evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah telah ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pemprov Sulbar juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas perhatian, kerja sama, serta komitmen dalam menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan masing-masing fraksi.

Pemerintah berharap dukungan DPRD dapat memperlancar proses pembahasan sehingga Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera disetujui dan ditetapkan untuk selanjutnya dilaksanakan demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Setelah mendengarkan jawaban Gubernur dan tanggapan balik dari Fraksi-Fraksi DPRD, Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada prinsipnya dapat diterima dan disetujui untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan melalui rapat kerja Badan Anggaran DPRD, rapat konsultasi Badan Anggaran bersama komisi-komisi DPRD, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

DPRD Sulbar berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan secara konstruktif, efektif, dan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan tepat waktu serta menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.

(*)