MAMUJU, MandarPos.com – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Sjaifuddin, angkat bicara soal tuntutan pelajar Pulau Karampuang. Ia menjelaskan pihaknya tidak memiliki program bantuan transportasitransportasi geratis, namun menyiapkan alternatif melalui beasiswa.
“Kalau transportasi memang tidak ada bantuan, tapi kita intervensi dengan memberikan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Besarannya sekitar Rp2 juta per tahun,” kata Sjaifuddin, Senin 8 September.
Ia menambahkan, proses pengusulan tengah dilakukan oleh sekolah dengan mengajukan data siswa yang terkendala biaya, termasuk transportasi. “Sekarang sedang tahap verifikasi, dalam waktu dekat ini akan direalisasikan. Tidak khusus untuk Karampuang, tapi untuk semua siswa miskin yang memenuhi syarat,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan pelajar Karampuang, Fajrin menilai, rencana itu belum menjawab persoalan mendasar. “Itu tidak menyelesaikan masalah. Pemberian beasiswa tidak merata, sementara banyak anak SMP di Karampuang yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” kata Fajrin.
Menurutnya, yang dibutuhkan bukan hanya bantuan biaya, tetapi juga pembangunan SMA di Karampuang dan akses transportasi yang memadai. “Kami temukan beberapa anak putus sekolah karena kendala ekonomi. Kebanyakan orang tua mereka hanya bekerja sebagai nelayan dan kuli bangunan,” ujarnya.
Untuk diketahui, puluhan mahasiswa dan pelajar asal Pulau Karampuang telah telah berulang kali menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Mamuju. Mereka menuntut Pemkab Mamuju merealisasikan janji penyediaan akses transportasi laut dan bus gratis bagi pelajar yang menempuh pendidikan di Kota Mamuju.
Namun, Pemkab Mamuju beralasan program tersebut belum dapat direalisasikan karena sebagian besar pelajar yang dimaksud adalah siswa SMA sederajat, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulbar. (irf/*)
