MAMASA, MandarPos.com – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kunjungan kerja (kunker) membahas berbagai isu, terutama terkait kesiapan pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.
Hadir mendampingi kunker DOR Sulbar di Mamasa, Kepala Bidang (Kabid) Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Audy Murfi Syarifuddin beserta jajaran.
Dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Sulbar dengan KPU, Bawaslu, Polda, Korem 142/Tatag, dan Kesbangpol, ditemukan ada beberapa kabupaten yang masih memiliki realisasi anggaran pilkada yang rendah, termasuk Kabupaten Mamasa.
Kunker ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pilkada tidak terhambat oleh kekurangan anggaran, karena pilkada serentak adalah program sangat prioritas.
“Kami dari Komisi I ingin melihat dan mengetahui apa kendala dalam penyaluran dana hibah pilkada,” kata Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad dalam keterangannya, Jumat (28/6/2024).
Ia berharap tidak ada pelanggaran dalam pemberian dana hibah kepada penyelenggara maupun pihak keamanan, sebab dalam beberapa kasus terdapat kendala dalam kesediaan anggaran dana hibah pilkada di daerah.
“Komisi I DPRD Provinsi Sulbar berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dapat mengalokasikan dana bagi hasil (DBH), pajak kendaraan, dan cukai rokok untuk mensupport pelaksanaan pilkada.,” terang Samad.
Menurutnya, apabila dianggap mendesak, kami bisa merekomendasikan penggunaan dana biaya tak terduga (BTT) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), baik dalam bentuk pemberian secara utuh ataupun dalam bentuk kompensasi atau pinjaman sementara.
Selain itu, lanjut Samad, pemda (Mamasa) juga harus menyiapkan langkah kontijensi mengingat daerah ini rawan bencana untuk mengantisipasi kendala distribusi logistik saat pelaksanaan pilkada.
“Komisi I DPRD Provinsi Sulbar berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak 2024 berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan transparan di Provinsi Sulbar,” tandasnya. (Ad)
