Habsi Wahid Hadiri Harmonisasi Dua Ranperda di Kanwil Kemenkumham Sulbar, Siap Dibentuk Panja/Pansus

2

MAMUJU, MandarPos.com – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Habsi Wahid, menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Kelautan dan Perikanan serta Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat.

Habsi Wahid menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan agenda kedua dalam rangka harmonisasi kedua Ranperda. Sebelumnya, pembahasan telah dilaksanakan pada 27 September lalu. Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkumham Sulbar telah memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi perbaikan untuk menyempurnakan substansi kedua rancangan regulasi tersebut.

Menindaklanjuti hasil harmonisasi, Bapemperda DPRD Sulbar kemudian melakukan konsultasi dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) guna memperoleh masukan akademis dan penyempurnaan terhadap materi Ranperda.

“Setelah hasil harmonisasi dari Kanwil kami konsultasikan ke Unhas, dalam waktu sekitar satu minggu sudah ada jawaban. Karena itu, pada pertemuan kedua ini kami kembali mengonfirmasi dan menyelaraskan rekomendasi dari Kemenkumham dengan hasil perbaikan dan masukan dari Unhas,” ujar Habsi.

Ia menyampaikan, pembahasan kali ini berlangsung lancar karena sejumlah substansi yang sebelumnya menjadi perhatian telah menemukan titik temu. Dengan demikian, proses penyempurnaan kedua Ranperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Menurut Habsi, setelah konsep harmonisasi diselesaikan, Bapemperda akan membawa kedua Ranperda tersebut ke DPRD Sulbar untuk memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

“Insyaallah, setelah konsep harmonisasi ini kita peroleh, pembahasannya akan kita tingkatkan di DPRD dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk melanjutkan tahapan-tahapan pembahasan berikutnya,” jelasnya.

Pembentukan Panja atau Pansus tersebut menjadi bagian dari tahapan lanjutan dalam proses pembahasan kedua Ranperda sebelum diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan Ranperda tentang Kelautan dan Perikanan serta Ranperda tentang Sosial dapat disempurnakan dari aspek substansi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga nantinya dapat menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.