Mamuju, MandarPos.com – Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menemui ratusan tenaga honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan (nakes) dan guru yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Mamuju.
Aksi tersebut menuntut kepastian pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan.
Dalam aksi tersebut, para honorer menagih komitmen pengangkatan sebanyak 1.001 orang yang akan dimasukkan dalam kebutuhan daerah, terdiri dari tenaga guru dan nakes.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sitti Sutinah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju memahami aspirasi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Ia mengakui bahwa hingga saat ini Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya dijanjikan memang belum diterbitkan.
Namun demikian, data nama-nama honorer yang dijanjikan tersebut telah dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.
“Kami Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah mengusulkan nama-nama PPPK Paruh Waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Namun memang hingga saat ini belum ada hasil yang kami terima,” ujar Sitti Sutinah di hadapan para tenaga Non-ASN, Selasa (6/1/2026).
Karena itu, lanjut Sutinah, pemerintah daerah belum dapat memastikan waktu pengangkatan PPPK Paruh Waktu bagi para honorer sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan.
“Sehingga kami belum bisa menjanjikan kepada teman-teman kapan waktu pengangkatan PPPK Paruh Waktu tersebut,” jelasnya.
Meski demikian, Sitti Sutinah menegaskan akan segera mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mamuju untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Dalam waktu dekat ini, saya akan memerintahkan Pak Sekda dan Kepala BKPSDM Mamuju untuk segera berangkat ke Jakarta mempertanyakan hal tersebut, agar teman-teman nakes dan guru bisa segera menerima SK-nya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan tenaga honorer kesehatan dan guru yang telah mengabdi puluhan tahun kembali mendatangi Kantor Bupati Mamuju, Senin (5/1). Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap janji pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu yang hingga kini belum terealisasi. (Jo)
