Mamuju, MandarPos.com – Komsi IV DPRD Sulawesi barat menyoroti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) tidak melibatkan kampus di Sulawesi barat tidak mendapat jatah beasiswa.
” komisi IV DPRD Sulbar sayangkan BPDPKS lkampus di /ulawesi barat tidak dapat jatah beasiswa yang diturunkan tahun 2024 ini,” Kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi barat, Hatta Kainang, Minggu 25 Agustus 2024
Dia mengatakan bahwa Sulawesi barat merupakan salah satu daerah di Indonesia penyumbang terbanyak ekspor CPO sehingga BPDPKS dapat memprioritaskan salah satu kampus yang ada di Sulawesi barat.
” miris sebagai daerah penghasil sawit di indonesia dan sudah memiliki banyak kampus, harusnya BPDPKS mengandeng juga kampus kampus di Sulbar untuk mendapatkan program beasiswa,”
Atas hal tersebut, Komisi IV DPRD Sulbar akan mengajukan surat ke BPDPKS agar dapat merevisi kamous yang telah mendapatkan beasiswa dan mempriotitaskan daerah penghasil sawit.
” kami komisi 4 dprd sulbar yang membidangi soal pendidikan akan mengajukan surat melalui pimpinan DPRD Sulbar untuk meminta BPDPKS merevisi kampus kampus dengan mengandeng kampus kampus universitas atau sekolah tinggi di Sulbar termasuk mengirim surat kementrian ekonomi , mentri pertanian dan DPR RI,” katanya
” kebijakan ini harus dirubah yang hanya memberikan kepada 23 kampus 10 provinsi dengan jumlah mahasiswa 3000 orang dengan dana 498 milyar dengan item biaya beasiswa biaya pendidikan , biaya hidup , biaya buku , biaya sertifikasi dan biaya transportasi ,ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa Sulbar yang sedang menuntut ilmu di kampus kampus Sulbar,” tutupnya. **
