Mamuju, MandarPos.com — Untuk mencari tahu proses realisasi anggaran 2022 dan problem mendasar dari sekolah, Komisi IV DPRD Sulbar melakukan kunjungan ke SMK 1 Tinambung, SMA 1 Campalagian dan SLB Mapilli Kabupaten Polman, Sabtu (21/5/2022).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Marigun Rasyid didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Muhammad Hatta Kainang dan anggota komisi IV DPRD Sulbar.
Melalui pesan WhatsApp, Hatta Kainang menyampaikan, temuan yang didapatkan bahwa sangat sedikit diklat kompetensi bagi guru guru sekolahbsehingga perlu peningkatan kapasitas.
Temuan lainnya kata Hatta Kainang, soal pengawas sekolah yang tidak dibackup dengan sarana, hanya mengandalkan gaji dalam bertugas, sangat berbeda dengan daerah lain. Ini sangat miris.
“Pengawas sekolah adalah garda terdepan Diknas, jumlahnya sekitar 35 orang se-Sulbar. Sangat lucu mereka bekerja berdasarkan Tupoksi dalam mengawasi sekolah hanya dengan modal gaji semata, tidak ada fasilitas kendaraan, perjalanan dinas ataupun program rutin,” kata Hatta Kainang.
Kemudian pelaksanaan DAK 2022 menggunakan model swakelola 2 tipe, ini yang pihaknya akan konfirmasi ke Kadis Pendidikan, kenapa ada 2 tipe,” kata Hatta Kainang.
“Penyaluran dana BOS yang masih tidak lancar pencairannya, soal Cabang Dinas yang belum optimal pola kerja karena keterbatasan anggaran,” sambungnya.
Kata Hatta Kainang, Komisi IV DPRD Sulbar akan mengatensi persoalan ini untuk sedikit demi sedikit mengatasi problem pendidikan.
