MAMUJU, MandarPos.com – Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-50 PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XIX di Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 13 September 2022.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Pj. Gubernur Sulbar Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si, Pj.Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Yulia Zubir Akmal Serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Hj. Djamila SH. dalam kesempatan tersebut Djamila menyampaikan Inovasi DP3AP2KB Sulbar, Sejak Dini Kenalkan Dampak Pernikahan Anak.
Sulawesi Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi dengan 17,71 persen. Sementara Riau tercatat sebagai daerah yang terendah 2,89 persen. Berada diposisi paling atas disikapi serius oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Hj. Djamila SH., MH mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka pernikahan anak, salah satunya dengan membangun kerjasama lintas instansi.
“Kita sudah ada MoU yang kita tanda tangani antara Kanwil Kemenag, kemudian BKKBN dan Dinas Pendidikan,” kata Djamila. Senin (12/9/2022).
Kerjasama itu bagaimana empat materi pendidikan kependudukan masuk dalam materi pembelajaran bagi siswa sekolah menengah atas atau sederajat. Inovasi itu kata Djamila, bertujuan untuk mengenalkan lebih dini kepada pelajar dampak yang bisa ditimbulkan dari perkawinan anak.
“Empat materi itu yang pertama pencegahan stunting, kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan anak dan bonus demografi. Bagaimana bahaya pernikahan anak, apa dampaknya termasuk stunting, bagaimana kesehatan reproduksi remaja,” jelasnya.
“Tidak menambah kurikulum tapi kita kaitkan dengan materi pembelajaran, misalnya di biologi bagaimana kesehatan reproduksi remaja,” katanya.
Kata Djamila, upaya pencegahan pernikahan anak memang harus melibatkan berbagai komponen. Ia pun berharap, pemerintah Kabupaten di Sulbar dapat mengikuti jejak yang telah dilakukan DP3AP2KB dengan melakukan kerjasama ditingkat kabupaten.
“Dan ada beberapa sekolah yang sudah kita bentuk sebagai sekolah siaga kependudukan,” ungkapnya.Tak sampai disitu, sosialisasi di masyarakat juga intens dilakukan dengan melibatkan pengurus PKK sampai tingkat desa. tutupnya.
