MAMUJU, MandarPos.com — “Kan lucu kalau lain pejabat yang membahas (APBD tahun 2023), lain juga yang akan menjalankan. Takutnya tidak bisa bertanggung jawab dalam menjalankannya,”. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi kepada media.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk tim ad hoc dalam mengevaluasi Kinerja pejabat di masing-masing OPD. Tim ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi serta perwakilan dari legislatif itu juga bertugas untuk merekomendasikan nama-nama pejabat yang dianggap layak untuk satu posisi jabatan tertentu.
Demi kualitas APBD tahun 2023 yang lebih baik, Suraidah berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyegerakan mutasi jabatan tersebut. Bagi politisi Demokrat itu, akan jauh lebih baik jika pembahasan APBD tahun 2023 dilakoni secara langsung oleh para pejabat yang baru.
“Kenapa kita minta untuk disegerakan, yah untuk memastikan pembahasan APBD 2023 itu dibahas oleh kepala bidang, sampai kepala OPD itu semua orang yang baru. Ini juga untuk meminimalisir aanggaran di masing-masing OPD karena di situ ada perampingan. Agar anggaran yang seharusnya untuk rakyat itu kembali ke rakyat,” beber Suraidah.
Informasi yang diperoleh, tim ad hoc bentukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat itu telah secara resmi bekerja sejak beberapa waktu yang lalu. Kabarnya, segala hasil dari tim ad hoc tersebut baru akan dituntaskan pada tanggal 20 Oktober 2022.
The Right Man on the Right Place
Evaluasi Kinerja yang sedang berjalan di birokrasi Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu memberi gambaran utuh lagi obyektif tentang talenta atau bakat seseorang pejabat di masing-masing bidang yang ia kerjakan. Hal itu disampaikan pengurus Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mamuju, Irham Imet.
Dalam sebuah diskusi di salah satu Warkop di Mamuju, Imet, begitu ia akrab disapa, mengatakan, hasil kerja tim ad hoc bentukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat itu diharapkan mampu membangun tim kerja biurokrasi yang solid dan tangkas.
“Siapa pun itu, pejabat-pejabat yang ditempatkan di setiap posisi harus menyadari tuntutan untuk bergerak cepat dan cekatan dalam menyelesaikan agenda-agenda pembangunan dan persoalan-persoalan masyarakat di lapangan,” ucap Imet.
Imet pun berharap, nama-nama yang ada dalam struktur tim ad hoc itu mampu bekerja secara profesional. Melepas segala kepentingan lain dalam mengevaluasi dan merekomendasikan nama. Semua wajib bekerja dengan semangat, dengan perspektif yang sama; menuju kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.
“Di balik penempatan pejabat-pejabat itu nantinya, pasti ada tugas-tugas yang harus dijalankan. The right man on the right place. Selain cakap, pejabat-pejabat yang baru nantinya harus paham lapangan. Punya tingkat kepekaan yang tinggi, serta memiliki semangat yang kuat untuk melakukan segala sesuatu demi kesejahteraan masyarakat Sulbar,” pungkas Muhammad Irham.
