MAMUJU, Mandarpos.com – OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diminta untuk memaksimalkan segala daya dan upaya dalam hal pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di APBD Tahun 2021. Jika dipandang masih terdapat masalah untuk capaian target PAD itu, OPD diharapkan mampu tampil transparan, sekaligus mendudukkannya bersama DPRD.
Suraidah Suhardi yang Ketua DPRD Sulawesi Barat menyebut, setidaknya ada dua poin utama yang menjadi sumber masalah bagi OPD untuk memenuhi target PAD-nya. Regulasi serta fasilitas. Hal itu disampaikan Suraidah saat ditmui di Rujab Ketua DPRD Sulawesi Barat, Senin (9/11). Saat di lansir dari humas DPRD Sulbar
“Misalnya di BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Sulbar. Yang mereka keluhkan itu kan ketersediaan gedung diklat. Menurut saya, dari pada kita bangun gedung baru, anggaran lagi kan. Jadi mending kita memperbaiki apa yang ada. Kalau persoalannya di regulasi, yah kita duduk bersama memikirkan hal itu. Saya kira bukan hal sulit untuk kita membuat regulasinya,” beber Suraidah.
Kasus yang sama di sektor pertanian. Suraidah mengungkapkan, mestinya Dinas Pertanian bisa memaksimalkan fasilitas yang saat ini telah tersedia untuk maksimalisasi capaian target PAD. Sebut saja UPTD yang di Polman. Termasuk lahan yang tersedia, harusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi, kata Suraidah.
“Apalagi pihak swasta sudah melirik potensi kita di Sulbar ini. Masa kita tidak respon peluang itu. Tinggal regulasinya saja yang kita perbaiki,” sambung dia.
Dari dua sampel yang diungkapkan Suraidah di atas, politisi cantik dari partai Demokrart ini meminta OPD agar lebih serius lagi dalam hal inventarisasi potensi, fasilitas serta permasalahan yang ada. Semua demi capaian target PAD yang muaranya ada di pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Saya kira pertanyaan besarnya adalah kemauan. Mau atau tidak untuk memperbaiki keadaan ini. Kalau kendalanya sebut saja regulasi atau fasilitas. Yah menurut saya, tinggal disiapkan saja. Sia-sia juga mematok target PAD yang tinggi kalau regulasi dan fasilitasnya tidak memadai. Bicara soal regulasi, itu kan dibicarakan di DPRD juga kalau dia berbentuk Perda yah. Tinggal OPD yang menyiapkan segala sesuatunya. Silahkan disiapkan,” demikian Suraidah Suhardi. (Adv)
