Mamuju, MandarPos.com — Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar Hadiri Rapat Konsultasi Badan Anggaran dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar Dalam rangka pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021. Di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar, Jln. Pattana Endeng, Rangas – Mamuju, Kamis 07 Juli 2022
Rapat dipimpin langsung oleh ketua komisi IV DR. H. Marigun Rasyid yang didampingi Wakil Ketua Komisi M. Hatta Kainang dan Sekertaris H. Abidin Abdullah serta dihadiri oleh beberapa anggota DPRD lainnya.
Sebelumnya Komisi IV DPRD Sulbar melakukan kunjungan ke daerah-daerah di wilayah Sulbar, termasuk di Kabupaten Mamasa beberapa hari yang lalu.
Di Kabupaten Mamasa, Komisi IV melakukan kunjungan ke SMA dan SMK memonitoring dan mengevaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021.
Di Sekolah itu, mereka menemukan beberapa persoalan seperti bangunan gedung sekolah belum selesai dikerjakan, sekolah di segel, upah tukang dan material belum terbayarkan dan juga persoalan harga tanah, sehingga Hatta Kainang Anggota Komisi IV meminta Diknas segera menyelesaikan persoalan ini.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, M Natsir memberikan penjelasan terkait persoalan itu setelah usai melakukan rapat dengan Komisi IV di DPRD Sulbar, Kamis (7/7/2022).
M. Natsir Menyampaikan bahwa persoalan itu sudah bergulir di tingkat penyidikan dan itu menyangkut person dan kalau terkait pekerjaan mungkin sudah di pertanggungjawabkan sepanjang itu sudah diyakini kebenarannya.
“Persoalan itu merupakan Warning (hati-hati) kepada kita semua terutama pengelola sehingga tidak ada lagi pekerjaan setelah bangunan itu selesai dikerja di segel oleh masyarakat karena tidak ada kepastian sehingga kita akan memberikan legalitas berdasarkan regulasi yang ada,” ungkapnya.
Lebih lanjut Natsir yang juga Kepala Inspektorat Sulbar mengatakan, terkait masalah pembayaran upah pekerja, material yang belum terbayarkan, penyegelan gedung dan lainnya. Nanti kami akan diskusi dengan pengelolanya.
“Nanti kami akan diskusi dengan pengelolanya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang salah dan solusi apa yang akan kita lakukan,” jelas Natsir Plt Kadisdikbud Sulbar.
