MAMUJU, MandarPos.com –Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat patut berbahagia lantaran sukses memberikan sistem layanan publik terbaik di tahun 2023. Hal ini dikuatkan dengan raihan penghargaan yang diterima Kepala Disdikbud Provinsi Sulbar, Dr.H.Mithhar Thala Ali dari Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Jumat 2 Februari 2024.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinahkodai Mithhar Thala Ali ini mendapatkan penilaian kategori zona hijau terhadap opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan capaian nilai 78,01. Selain Disdikbud, empat OPD lain yang ada di Lingkup Pemprov Sulbar turut mendapatkan penghargaan yang sama.
Kepala Disdikbud Provinsi Sulbar, Dr.Mithhar Thala Ali menyampaikan raihan penghargaan ini menjadi motivasi untuk memberikan layanan terbaik dan ini pun diharapkan ikut memotivasi bagi OPD lainnya.
“Penghargaan ini tentu bagian dari kerja keras oleh seluruh warga Disdikbud Sulbar. Hal ini harus ditingkatkan lagi untuk terus menerus meningkatkan sistem layanan publik di lingkungan kerja kita,” ucap Mithhar yang juga mantan Kadispora Kabupaten Majene ini.
Diketahui ada empat indikator sehingga sebuah pemerintahan masuk kategori HIJAU, yakni Dimensi Input meliputi kesiapan SDM, sarana dan prasarana. Dimensi Proses, yakni harus sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009
Ketiga Dimensi Pengaduan, dimana pemerintah perlu menghadirkan layanan pengaduan untuk menerima aduan dari masyarakat, terakhir Dimensi Output, yakni pendapat masyarakat terkait pelayanan, apakah puas atau tidak puas, atau masih ada kekurangan.
Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya itu menjadi pendorong agar kualitas pelayanan semakin ditingkatkan.
“Kami akan meningkatkan kualitas layanan di Sulbar. Dan yang kuning kita dorong agar masuk kategori hijau,” ucap Prof. Zudan.
Lanjut Sestama BNPP ini menekankan hal yang perlu terus ditingkatkan dalam pelayanan, yakni SDM, sarana dan prasarana, layanan pengaduan, SOP, dan berbasis digital.
“Layanan pengaduan ini bukan hanya ada tetapi bagaimana merespon dan menyelesaikan aduan itu,” kata Prof. Zudan
Ketua Ombudsman RI, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, kehadirannya di Sulbar untuk memotivasi pemerintah daerah agar kedepan dapat lebih baik.
“Pemda yang belum memenuhi standar pelayanan terutama masih kuning kita mendorong agar seluruh unit layanan kembali melakukan evaluasi dan mencermati semua penyelenggaraan pelayanan,” ungkapnya.
Diketahui, dari tujuh Pemda di Sulbar, tiga Pemkab masih kategori kuning, yaitu Pemkab Mamuju, Mamasa dan Pasangkayu.
Dia juga mengajak masyarakat agar menyampaikan ke Ombudsman apabila ada pelayanan yang dikeluhkan. “Saya imbau masyarakat agar tidak sungkan sampaikan ke Ombudsman agar pelayanan ini dapat kita tingkatkan,” pungkasnya.**
