MAMUJU, MandarPos.com – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah di Sulawesi Barat terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui pembenahan sektor produksi hingga distribusi pangan. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026.
GPIPS Sulampua 2026 dilaksanakan di Makassar pada 23 Oktober 2026 dengan mengangkat tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim.”
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Djad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, serta diikuti sejumlah kepala daerah se-Sulampua.
Melalui program ini, BI mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Upaya tersebut difokuskan pada empat strategi utama atau 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Menghadapi tantangan geografis wilayah kepulauan dan dampak perubahan iklim, GPIPS Sulampua turut menghadirkan inovasi bertajuk “Tallukarsa Pangan Sulampua”.
Program ini memiliki tiga pendekatan utama. Pertama, Karsa Daya, yang berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian dan perikanan. Kedua, Karsa Sambung, untuk memperkuat kelancaran distribusi melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) dan Mini Distribution Centre. Ketiga, Karsa Tata, yang bertujuan membangun kelembagaan serta ekosistem pangan yang lebih kuat.
Kalender Tanam Jadi Langkah Antisipasi Gangguan Pasokan
Di Sulawesi Barat, Kantor Perwakilan BI Sulbar bersama TPID mulai menerapkan strategi tersebut melalui penyusunan perencanaan produksi yang menyesuaikan kondisi dan perkembangan iklim.
Salah satu bentuk implementasinya diwujudkan melalui Workshop Penyusunan dan Implementasi Kalender Tanam Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat 2026 yang berlangsung pada 7–8 Oktober 2026 di Polewali Mandar.
Workshop ini melibatkan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten, BWS Sulawesi V Mamuju, Stasiun Klimatologi BMKG Sulawesi Barat, BRMP Kementerian Pertanian, serta kelompok tani komoditas beras, cabai, dan bawang merah dari Kabupaten Polewali Mandar dan Majene.
Penyusunan kalender tanam dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari informasi iklim, ketersediaan sumber air, jadwal penanaman hingga perkiraan waktu panen.
Melalui perencanaan tersebut, pemerintah berharap ketidakseimbangan pasokan pangan pada periode tertentu dapat diantisipasi lebih awal. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu meminimalkan risiko penurunan produksi akibat perubahan kondisi iklim.
Bawang Merah Majene Disiapkan untuk Memenuhi Pasokan Mamuju
Selain meningkatkan produksi, upaya menjaga kestabilan pangan juga dilakukan dengan memperkuat hubungan distribusi dan kerja sama antardaerah.
Dalam rangkaian kegiatan Mandarpreneur Fair 2026 yang berlangsung di Mamuju pada 24–26 September 2026, turut dilaksanakan penandatanganan kerja sama antardaerah untuk komoditas bawang merah.
Melalui kerja sama tersebut, Kabupaten Majene ditetapkan sebagai daerah surplus bawang merah, sedangkan Kabupaten Mamuju merupakan wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.
Kerja sama ini melibatkan Koperasi Produsen Tunas Muda Balinoe sebagai pihak pemasok dan PT Mikayla Aulia Nadiyah sebagai pembeli.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi para petani di wilayah penghasil komoditas.
BI juga menjelaskan bahwa data perkiraan masa panen yang diperoleh melalui kalender tanam dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan pasokan melalui KAD, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pangan di daerah asal.
UMKM Pangan Didorong Perkuat Rantai Pasok Daerah
Penguatan ketahanan pangan tidak hanya menyasar peningkatan produksi dan distribusi, tetapi juga mencakup pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan.
BI Sulbar turut mendorong pengembangan UMKM melalui rangkaian program Mandarpreneur Ecosystem. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha sekaligus memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pangan daerah.
Produk olahan pangan dinilai memiliki peran penting dalam menyerap hasil produksi pertanian sekaligus memperpanjang masa penyimpanan komoditas. Dengan demikian, ketersediaan dan kesinambungan pasokan pangan diharapkan dapat lebih terjaga.
Berbagai strategi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekosistem pangan Sulawesi Barat yang lebih kuat, tangguh, dan saling terhubung.
Ke depan, BI Sulbar bersama pemerintah daerah dan TPID akan terus mengawal pelaksanaan kalender tanam, mendorong realisasi kerja sama antardaerah, serta mengoptimalkan penggunaan data dan koordinasi lintas instansi.
Selain itu, BI juga memperkuat edukasi dan komunikasi terkait pengendalian inflasi melalui Program Sinergi Edukasi Publik (PSEP) bersama Universitas Sulawesi Barat serta kegiatan Da’i Peduli Inflasi. (*)
