Mamuju, Mandarpos.com — Front Masyarakat Sampaga kembali Lakukan Aksi Penolakan Tegas terhadap rencana eksploitasi tambang pasir yang akan beroperasi di muara Sungai Sampaga.
Kordinator Front Masyarakat Sampaga, Aly, menyatakan bahwa warga telah sepakat untuk melakukan aksi penutupan jalan di Dusun Dato, yang merupakan jalur alternatif bagi perusahaan tambang pasir.
“Ini adalah bentuk perlawanan dan penolakan terhadap tambang yang berencana beroperasi di muara Sungai Sampaga,” jelas Aly, Kamis (12/9/2024).
Aly mejelaskan, jika perusahaan tambang memaksa untuk memulai operasi di wilayah tersebut, masyarakat tidak akan ragu untuk melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan, termasuk terhadap pemerintah yang dianggap mendukung perusahaan.
Menurut Aly, aksi penolakan ini didukung oleh 95 persen warga Sampaga yang menolak kehadiran tambang pasir di daerah mereka.
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai lebih memihak kepada perusahaan daripada masyarakat.
“Jika pemerintah ingin membangun wilayah ini, mengapa harus bekerja sama dengan perusahaan tambang? Kalau memang ada masalah pendangkalan di muara, pemerintah seharusnya mengajukan program normalisasi, bukan justru mendorong tambang pasir yang dikenal sebagai perusak lingkungan,” kata Aly.
Front Masyarakat Sampaga juga meminta pemerintah, khususnya instansi terkait dalam perizinan tambang, agar mencabut izin usaha pertambangan dari CV. Surya Stone Derajat dan delapan perusahaan tambang lainnya.
“Kami mendesak instansi terkait untuk mencabut izin pertambangan di muara Sungai Sampaga, di mana ada sembilan perusahaan, termasuk CV Surya Stone Derajat, yang berusaha memaksakan operasi mereka di sana,” tegas Aly.
Aly juga melayangkan kritik ke Pemerintah, termasuk camat Sampaga, yang dianggap tidak memperhatikan aspirasi warga. Ia menuding camat lebih memberi ruang kepada perusahaan untuk melakukan sosialisasi, meski warga telah menyatakan penolakan yang didukung oleh pihak Provinsi.
Ia menduga, camat dan kepala desa Sampaga telah berpihak pada perusahaan, dan berharap pemerintah lebih berpihak pada masyarakat serta hadir untuk melindungi hak-hak warga.
Sampai berita ini di terbitkan reporter media ini masih menghubungi Pemerintah desa dan Camat terkait aksi penutupan jalan yang di lakukan warga nya. (Si)
