MAMUJU, MandarPos.com –Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Capacity Building dan Benchmarking bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulbar serta para pelaku usaha klaster pangan strategis. Agenda yang berlangsung di Jakarta pada 21–23 Juli 2026.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulbar Rachmad mengapresiasi atas kerjasama terbangun dengan Kantor Perwakilan BI Sulbar, dalam memberikan ruang bagi TPID Sulbar Dann pelaku usaha.
Selama tiga hari di ibu kota, rombongan TPID Sulbar bersama belasan pelaku usaha binaan menyambangi sejumlah instansi strategis. Kunjungan dimulai dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, hingga pilar pengelola pangan DKI Jakarta seperti PT Food Station Tjipinang Raya dan Perumda Pasar Jaya Unit Kramat Jati.
Kolaborasi ini merupakan wujud Komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam mengoptimalkan pengendalian inflasi di daerah.
“Melalui forum ini menjawab tantangan pengendalian inflasi di Sulbar, seperti ketergantungan pasokan komoditas dari luar daerah, tingginya biaya distribusi, hingga belum optimalnya sistem data pangan terintegrasi,” ungkapnya.
Rachmat mengutarakan, tujuan dari Cappacyty building ini bertujuan memperlancar rantai distribusi, serta mendorong digitalisasi pemantauan harga pangan demi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di wilayah Sulawesi Barat.
“Tim mendapat penekanan pentingnya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) serta pemutakhiran data Neraca Pangan secara berkala oleh setiap kabupaten. Langkah ini krusial agar intervensi pasar, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyerapan pasokan, tepat sasaran,” ujar Rachmad.
Selain itu, dukungan nyata juga didapatkan dari Kementerian Pertanian RI melalui alokasi bantuan pengembangan kawasan komoditas hortikultura di Sulbar. Bantuan tersebut mencakup pengembangan kawasan cabai seluas 3.000 hektar secara nasional—yang mana Sulbar mendapatkan bagian untuk Kabupaten Mamuju (10 Ha), Mamasa (5 Ha), Polman (5 Ha), dan Pasangkayu (4 Ha)—serta pengembangan sentra bawang merah seluas 5 Ha di Kabupaten Majene dan bawang putih seluas 20 Ha di Mamasa.
Tak hanya berkonsultasi dengan pemerintah pusat, peserta juga mempelajari pola tata kelola pasokan pangan modern dari PT Food Station Tjipinang Raya dan Perumda Pasar Jaya. Dari sana, TPID Sulbar memetik pembelajaran mengenai penerbitan sistem peringatan dini (Early Warning System) stok pangan serta penerapan model contract farming antara BUMD dan kelompok tani untuk menjamin kepastian harga dan pasar.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) guna mentransformasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SAPEDA) menjadi SAPEDA 2.0. Pengembangan aplikasi ini mengadopsi keunggulan Informasi Pangan Jakarta (IPJ) yang berbasis smartphone, sehingga enumerator di lapangan dapat melaporkan perkembangan harga pasar secara real-time dan akurat.
“SAPEDA 2.0 dalam proses pengerjaan interoperabilitas data oleh Dinas KominfoSS Sulbar yang diintegrasikan dengan aplikasi Neraca Pangan BAPANAS,” ungkapnya
“Kami sangat mengharapkan arahan dan petunjuk selanjutnya yang menjadi rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pengendalian inflasi di Sulawesi Barat,” tambah Rachmad. (Rls)
