Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sebut Belum Ada Anggaran Pemprov Sulbar Digunakan Untuk Membantu Masyarakat Terdampak Bencana Gempa
Mamuju, Mandarpos.com-Ketua Pansus Pengawasan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca bencana DPRD Sulbar, Sukri Umar menyebut pasca bencana gempa di Sulbar belum ada anggaran Pemprov Sulbar yang di gunakan dari APBD untuk membantu masyarakat yang dalam kesusahan akibat dampak bencana gempa.
“Yang kita lakukan selama ini adalah menyalurkan bantuannya masyarakat di luar Sulawesi Barat termasuk orang Sulbar se Indonesia ini kita bantu menyelaurkan, sama perannya dengan rrelawan di luar sana itu ribuan orang yang membantu rakyat yang memindahka atau mendistribusi bantuan, itulah kira-kira yang selama kita lakukan,” ujar Sukri.
Dia juga menilai Gubernur Sulbar bersama dengan jajarannya belum melakukan apa-apa terhadap warga terdampak bencana gempa di Majene dan Mamuju.
Pernyataan itu disampaikan Sukri Umar yang juga ketua komisi II DPRD Sulbar dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi tahap pertama panitia khusus (Pansus) DPRD Sulbar pasca bencana, Senin (8/3/2021) malam.
“Pak gubernur bersama jajarannya belum melakukan apa-apa terhdap masyarakat yang ada di Mamuju dan di Majene,” kata Sukri.
Dia juga mengungkapkan bahwa tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) yang sudah di bentuk oleh gubernur Sulbar itu kerjanya hanya rapat setiap hari, walaupun jarang sekali menghadri rapat di DPR untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan penanganan pasca bencana.
“Tim RR yang di bentuk pak gubernur di sebelah itu kerjanya rapat setiap hari, walaupun jarang sekali misalnya pak sekda sebagai ketua tim RR hadir di DPR ini kalau kita rapat dan ingin membicarakan hal-hal yang lebih terukur berkaitan soal penanganan pasca bencana,” ungkap Sukri.
Sukri juga membeberkan, Secara persentase alokasi anggaran 2 triliun yang di miliki Pemprov Sulbar saat ini belum ada di gunakan dalam hal penanganan pasca bencana gempa Sulbar.
“Secara persentase dari alokasi anggaran 2 triliun kita disini belum ada apa-apanya sehingga kami menilai itu hanya untuk membantu secara pribadi saja sebagai aparat negara sudah membantu. Tetapi alokasi uang dari APBD kita itu masi sangat minim itu bisa kita cek dan kami ini akan evaluasi dari waktu ke waktu,” beber Sukri. (***)
