Makassar, Mandarpos.com — Kunjungan kerja komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Kantor Dinas Kesehatan kota Makassar untuk membahas tentang vaksinasi covid-19. Kunjungan kerja komisi IV dipimpin oleh wakil ketua komisi IV Bapak H. Muh. Jayadi S.Ag., SH.,MH dan didampingi sekretaris komisi IV salah satunya Megawati Harun, S. Ip beserta Sekretaris komisi IV lainnya seperti Obednego Depparinding, H. Abidin Abdullah, H. Hasan bado, Irbad Kaimuddin, H. Risbar Berlian Bachri .Jum’at 20 Agustus 2021
Rombongan Komisi IV DPRD Sulbar ini diterima langsung Agus Jaya Said selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar dan didampingi kepala bidang dinas.
Dalam kunjungan tersebut terungkap, jumlah warga Kota Makassar yang telah divaksin sebanyak 44,4 % dari jumlah penduduk di atas usia 12 tahun sebanyak l juta lebih penduduk. Agus Jaya Said mengatakan optimis penekanan penyebaran Covid-19 dapat tercapai target.
”Saat ini penyebaran virus tersebut sudah mulai melandai,” ujar Agus menjelaskan.
Penyebaran Covid-19 sendiri dapat ditekan karena adanya kesadaran masyarakat yang mau melakukan vaksin di tempat-tempat vaksin yang sudah ditentukan dengan sistem secara massif. Hampir semua instansi bergerak baik TNI-Polri, serta sejumlah perusahan dan perguruan tinggi ikut membantu.
Di samping itu, wali kota Makassar ikut terjun langsung memantau perkembangan di tiap kelurahan. Apalagi sekarang TNI-Polri dalam kegiatan ini sebagai tresor ikut melaksanakan, jadi Dinas Kesehatan hanya pendataan dan memantau ketersediaan vaksin.
”Kunjungan Komisi lV ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Kota Makassar terkait sistem yang diterapkan. Sehingga muncul kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi secara langsung dan mandiri di gerai vaksin yang sudah ditentukan,” ujar H Abidin
H Abidin Abdullah menambahkan, selain vaksin yang sempat ditanyakan adalah terkait peran langsung dan posisi dinas kesehatan di dalam tim Satgas Penanganan Covid-19 serta seperti apa dukungan anggaran yang harusnya didapat dinas kesehatan selaku bagian terpenting dalam proses penanganan Covid-19.
”Apalagi kita di Sulbar dipahami bersama bahwa resapan serta penggunaan dan penanganan Covid-19 semakin hari menuai kritikan dari gelombang publik yang merasa ada sesuatu yang belum dilakukan keterbukaan secara langsung,” ungkap legislator senior dari Partai Demokrat Sulbar.
