Mamuju, Mandarpos.com – Berdasarkan hasil rapat kerja, rapat dengar pendapat dan kunjungan lapangan oleh pansus pengawas rehabilitas dan rekontruksi pasca bencana DPRD perovinsi sulawesi barat (sulbar) yang diselengarakan di tenda paripurna kawasan DPRD Sulbar, senin Malam 8/3.
Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD perovinsi sulbar HJ.ST. Suraidah Suhardi didampingi oleh gubernur sulbar Ali Bal Masdar, wakil ketua 1 Abdul Halim beserta wakil ketua 3 Abdul Rahim, sekertaris DPRD (sekwan) Abd Wahap, sekertaris perovinsi sulawesi barat (sekda) Muhammad Idris dan beberapa pansus DPRD sulbar yaitu Firman Argo Waskito, Muh Hatta Kainang, Sukri dan Bonggalangi beserta OPD perovinsi sulawesi barat yang turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut diparipurna.
Juru bicara Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Firman Argo Waskito mendesak Pemprov.Sulbar agar segera melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka terbitnya Inpres tentang status kebencanaan di Sulbar. Ia juga meminta Pemprov.Sulbar agar segera mencairkan anggaran belanja atau biaya tak terduga (BTT) untuk masyarakat terdampak gempa.
“Meminta Pemprov.Sulbar menyediakan rumah layak huni bagi korban gempa yang rumaknya rusak. Meminta pos komando transisi agar segera berkordinasi dalam rangka membuat rencana aksi penanganan bencana guna memaksimalkan dana bantuan yang masih ada. Jika dianggap perlu lakukan penggalangan dana di lembaga donor intetnasional. Segera rampungkan data seakurat mungkin by name by adres kepada warga terdampak gempa. Segera merehabilitasi sarana perekonomian, perbaiki rumah ibadah dan segera petakan dan tetapkan daerah rawan bencana.”kata politisi partai Demokrat itu.
Selain itu, Pansus DPRD juga meminta agar Pemprov.Sulbar segera merelokasi warga yang berada di wilayah patahan atau rawan gempa.
” meminta alokasi khusus bagi Mamuju dan Majene untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerahnya dengan anggaran yang bersumber daribantuan keuangan khusus (BKK) segera cairkan biaya tidak terduga (BTT) dan segera lakukan realokasi anggaran. Perbaiki jalan di Bela dan Kopeang dan terakhir Pemprov Sulbar harus segera merelokasi beberapa dusun di kabiraan kecamatan Ulumanda.”jelas anggota DPRD Sulbar dua periode itu.
