MAMUJU, MandarPos.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat (Sulbar), Prof Gufran Darma Dirawan menanggapi soal kegiatan Kebudayaan Pemprov Sulbar di Jakarta.
Menurutnya, kegiatan dilakukan di Jakarta karena sebagai bentuk dukungan untuk Group of Twenty (G20) selama setahun penuh.
“Setiap provinsi diminta mendukung kegiatan G20 ini yang Indonesia tuan rumah, termasuk ada peresmian taman mini Sulbar di Jakarta yang sudah direhab,” kata Prof Gufran saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (18/3/2022).
“Kalau soal penganggarannya itu di Badan Penghubung Pemprov Sulbar di Jakarta. Tapi ada juga bantuan dari anggota DPR RI dan UMKM,” ungkap Prof Gufran.
Dikonfirmasi, Badan Penghubung Sulbar, Habibi Azis enggan membeberkan penganggaran kegiatannya di Jakarta.
“Kalau wawancara silahkan bicara dengan Pak Sekda,” singkatnya.
Sementara, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat dihubungi via WhatsAppa dan telepon belum juga digubris.
Sebelumnya, Ketua Demisioner Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, Sopliadi kritisi kegiatan dilakukan Pemprov Sulbar di Jakarta.
Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut mulai pergelaran budaya dan investasi yang dipusatkan di Jakarta tidak tepat.
“Kami anggap kegiatan Pemprov ini keliru sebagai kalangan mahasiswa. Karena masih banyak mesti dilakukan di Sulbar,” kata Sopliadi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (17/3/2022).
Bahkan, lanjut Sopliadi kegiatan tersebut hanya upaya untuk memenuhi perjalanan dinas para pejabat Pemprov.
Sehingga, berbagai kegiatan itu betul-betul tidak produktif.
“Asas manfaatnya tidak ada sama sekali, kegiatan kebudayaan dilaksanakan di ibu kota jauh dari Sulbar,” ungkap Sopliadi.
Sementara, bicara kebudayaan Sulbar masih membutuhkan perhatian lebih kepada kebudayaan di daerah.
Dia menduga ada beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memiliki kegiatan di Sulbar.
“Seharusnya pelayanan dilakukan secara terbuka, beberapa kali kelompok mahasiswa melakukan upaya komunikasi, tapi kami buntu karena pejabat selalu ke luar daerah,” bebernya.
Mestinya, fokus di Sulbar apalagi pemerintahan akan mengalami proses transisi.
Salah satu, contohnya Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar lebih banyak tidak hadirnya daripada hadirnya.
“Ini butuh evaluasi, selama menjabat belum kita lihat prestasi didapatkan. Bicara Pendidikan apa prestasi bahkan kami anggap pendidikan Sulbar masih staknan,” ujarnya.
Selain itu, Sopliadi juga meminta agar DPRD Sulbar tidak membiarkan kejadian tersebut.(*)
