
MAMUJU, MandarPos.com – PJ Gubernur Akmal Malik berencana akan merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Alasannya, kondisi kapasitas fiskal daerah serta kinerja OPD yang masih rendah.
Hal ini pun mendapat tanggapan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Hatta Kainang.
Ia meminta gubernur menyertakan reward dan punishment jika perampingan OPD dilakukan.
Menurut Hatta, reward dan punishment itu untuk pelecut kerja tiap OPD.
“Setelah perampingan dan mereka sudah bekerja selama kurun waktu satu tahun, tentu wajib untuk kemudian ada proses reward dan punishment sebagai pelecut kerja,” ungkap Hatta, Minggu, 18 Juni 2022.
Pemberian reward, kata Hatta, bisa diberikan pada saat OPD terkait berprestasi dalam realisasi anggaran, bagaimana dampak program ke masyarakat, dan seperti apa respons publik terhadap program tersebut.
Pun dengan pemberian punishment atau sanksi jika kinerjanya ternyata memble. Indikator tersebut bisa menjadi acuan penilaian terkait efektivitas kerja OPD.
“Jadi saya berharap ada pengkategorian terhadap OPD untuk setiap akhir tahun selalu dinilai,” imbuhnya.
Hatta mengatakan efisiensi kerja OPD harus betul-betul mengarah pada proses pembangunan daerah dalam bentuk output dan outcome. Olehnya, pemberian reward dan punishment bisa menjadi salah satu inovasi Pj Gubernur dalam mencapai hal tersebut.
Untuk itu, jika sistem reward dan punishment bisa diberlakukan oleh Pj Gubernur Sulbar, Hatta menyarankan agar terlebih dulu menyusun regulasi berupa Pergub, sebagai justifikasi hukum proses penilaian.
Penilaian tersebut, lanjutnya, mesti dilakukan secara rasional dan empiris.
“Penilaian bagi kami, ketika sudah melakukan perampingan dan orang sudah didudukkan menjadi kepala OPD, tentu harus dinilai secara rasional dan empiris.”
“Tentu harus ada penghargaan, dan harus ada punishment berupa sanksi ketika mereka tidak mencapai target-target indikator pembangunan yang sudah ditetapkan,” jelas Hatta Kainang.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai kinerja beberapa perangkat daerah Pemprov Sulbar masih jauh dari harapan. Tercatat 16 OPD dengan nilai di bawah rata-rata.
Indikator penilaian meliputi hal-hal seperti realisasi pelaksanaan anggaran, realisasi program, capaian kontrak kinerja OPD hingga profesionalisme ASN.