Mamuju, Mandarpos.com — Untuk kali pertama dalam kepemimpinannya, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menerima aksi demonstrasi (Senin, 31 Mei 2021)
Demo yang melibatkan sejumlah organisasi diantaranya, PMII, GMNI, FPPI, Netfid, celebes bergerak, serta komunitas masyarakat dalam koalisi masyarakat sipil diterima baik oleh Bupati, bahkan dilakukan mediasi dengan duduk melantai di pelataran kantor Bupati sapota bersama para pendemo didampingi oleh sekretaris daerah dan pejabat OPD teknis dari dinas sosial dan BPBD Mamuju, serta Dinas Perkim.
Terkonfirmasi, Sutinah Suhardi, mengapresiasi atas penyampaian aspirasi masyarakat, ia menilai demonstrasi adalah bentuk kepedulian yang harus diterima oleh pemerintah, karena menurutnya pemerintahan yang baik tidak hanya senang menerima pujian tapi harus siap pula mendengarkan kritikan.
Ia menjelaskan telah melakukan evaluasi terhadap hasil demonstrasi tersebut, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat melalui OPD terkait.
Terpisah, Muhammad Hasanal selaku
Korlap Aksi membeberkan, sejumlah tuntutan dalam demo yang menyoal perbaikan dan percepatan penanggulangan bencana pasca gempa sulbar, antara lain :
- Verifikasi data rumah rusak berbasis pastisipatif publik
- Buatkan Juknis kriteria rumah rusak
- Buat kanal informasi khusus soal penanggulangan bencana
- Menolak pembangunan untuk rumah RB oleh pihak perusahaan (pihak ke 3)
- Transparansi pengelolaan anggaran bencana
- Perjelas jaminan hidup
- Perjelas status masa kebencanaan
Kami melakukan aksi ini murni jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan haknya, kunci Hasanal.
Sementara itu, sekretaris BPBD kabupaten Mamuju, Muh.Taslim, memastikan, penanganan terhadap dampak bencana tetap akan dilakukan secara persuasif melalui pelibatan masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal,
“Kami (pemerintah daerah kab. Mamuju) akan melaksanakan penyaluran DTH dan dana stimulan sesuai dengan aspirasi masyarakat, dengan mengacu pada kearifan lokal, karena pada prinsipnya kita akan melibatkan para tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam tim pendamping masyarakat (TPM) untuk memberikan pertimbangan dalam pelaksanaannya” kata mantan lurah Binanga ini.
Ia menambahkan, saat ini tahapan penyalurannya akan dimulai dengan assesment bersama tim yang telah dibentuk oleh Perkim, selanjutnya setelah itu demi menjaga transparansi dan akuntabilitas data akan kembali dilakukan uji publik sebelum akhirnya disalurkan melalui rekening masing-masing penerima yang akan mereka buka sendiri pada bank.
“Jadi semuanya saya pastikan tetap akan persuasif dan soft, karena dalam prosesnya akan tetap melibatkan masyarakat” Pungkas Taslim. (Kominfosandi)
