Mamuju, MandarPos.com – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sulawesi Barat menggelar Audience dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Mithhar, di Kantor Disdikbud Sulbar, Kamis 21 Maret 2024.
Melalui Audience itu, Pihak IGI Sulbar meminta agar kuota penerimaan PPPK guru 2024 khusus Sulbar ditambah.
“Sebelumnya kami mendapatkan informasi terkait kuota penerimaan PPPK guru khusus untuk Sulbar hanya berjumlah 30, jadi kami menggelar audience, dan sekaligus mempertanyakan kebenaran informasi tersebut,” kata Sutikno, selaku Ketua Umum IGI Sulbar.
Menurutnya, jumlah kekurangan guru di Sulbar sebanyak kurang lebih 600, sehingga pihaknya minta agar kuota untuk penerimaan PPPK guru untuk Sulbar ditambah 50 persen dari jumlah kekurangan guru tersebut.
“Kekurangan guru di Sulbar kurang lebih 600, jadi kami meminta agar kuota penerimaan PPPK guru yang berdasarkan infomasi sebelumnya hanya 30, ditambah paling tidak 50 persen dari jumlah kekurang guru tersebut,” tuturnya
Ia menuturkan, selain menggelar audience dengan Disdikbud Sulbar, pihaknya juga bakal berupaya untuk mnggelar audience dengan pihak DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
“Kami juga akan menggelar audience dengan DPRD Sulbar, kami sudah menyurat, dan semoga minggu ini sudah ada jadwal untuk audience,” tuturnya
Dirinya juga berharap, Pemprov Sulbar bisa menambah kuota penerimaan PPPK guru, dan guru yang sudah lama mengabdi bisa menjadi faktor utama dalam penentuan kelulusan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdikbud Sulbar, Mithhar mengungkapkan, hingga saat ini belum ada penentuan kuota terkait penerimaan PPPK guru 2024 khusus untuk Sulbar.
Sehingga, dirinya membantah perihal informasi kuota penerimaan PPPK guru yang hanya berjumlah 30.
“Jadi mereka (red : IGI Sulbar) mendengarkan informasi bahwa untuk tahun ini formasi PPPK hanya 30, saya katakan tidak seperti itu, karena sekarang belum ada penentuan kuota,” ungkapnya
Mithhar juga mengakui, pada tahun ini, pihaknya telah mengusulkan sebanyak 300 kuota penerimaan PPPK guru ke BKD.
“Untuk tahun ini, karena ada sinyal anggaran yang terbatas, maka kita usulkan ke BKD kurang lebih 300 bukan 30, tentang nanti finalnya tentu akan dikaji oleh tim anggaran Pemerintah Daerah,” tutupnya
