
Mamuju, Mandarpos.com.-Wakil Ketua Pansus pengawasan penggunaan anggaran dan penyaluran logistik DPRD Sulbar, Bonggalangi menyebut kurangnya koordinasi Pemprov Sulbar dengan Pemerintah Kabupaten sehingg penanganan dan penyaluran bantuan tidak tersetruktur dengan baik.
Hal itu disampaikan Bonggalangi saat membacakan rekomendasi hasil rapat gabungan pansus dalam rapat paripurna yang di gelar DPRD Sulbar, Senin (8/3/2021)malam.
Dia katakan, Pansus ini di bentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPRD Sulawesi Barat nomor : 01/tanggal 29 Januari 2021 tentang pembentukan pansus pengawasan penggunaan anggaran penanganan tanggap darurat bencana dan penyaluran logistik.

Berdasarkan SK tersebut pansus memulai tugas dengan mengumpulkan data-data melalui rapat-rapat internal pansus dan koordinasi dengan stakeholder yang terkait.
“Pada tanggal 4 Februari 2021 dalam rangka mengetahui program dan hal-hal apa saja yang telah di lakukan oleh BPBD dan Dinas sosial dalam penanganan pengunsi serta penyediaan dapur umum,” kata Bonggalangi.
Kemudian pansus melakukann kunjungan kedalam daerah di kantor Bupati Kabupate Mamuju dan Kabupaten Majene untuk memantau dan mengawasi penyaluran logistik dan penggunaan anggaran serta kunjungan keluar daerah.
Dalam kunjungan kerja pansus di kantor bupati kabupaten Mamuju ada bebera hal yang menjadi perhatian.
“Kurangnya koordinasi baik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan pemerintah kabupaten sehingga penanganan dan penyaluran bantuan tidak terstruktur dengan dengan baik. Yang kedua cadangan beras pemkab Mamuju sebanyak 100 ton telah di salurkan kepada masyarakat terdampak,” ujar Bongalangi.
Dia juga menyampaikan bahwa Pemkab Mamuju berharap cadangan beras Pemprov Sulbar yang akan di berikan kepada masyarakat, kiranya berkoordinasi dengan Pemkab Mamuju sehingga pembagian beras kepada Masyarakat tidak ganda.
Rapat Paripurna tim pansus DPRD Sulbar di tandai denagan penyerahan surat rekomendasi oleh masing-masing Pansus hasil rapat gabungan tim pansus DPRD Sulbar kepada ketua DPRD Sulbar. (e**)